BBM Bersubsidi

Toni Isbandi

Bubarnya Bp-Migas pada 13 Oktober 2012 karena keputusan Mahkamah Konstitusi yang menganggap keberadaan BP-Migas tersebut bertentangan  dengan UUD 45 pasal 33. Banyak kalangan kaget dengan keputusan MK ini termasuk BP-Migas sendiri, namun banyak kalangan juga yang setuju dengan pembubaran ini karena keberadaan Bp-Migas dalam mengelola sumber migas di Indonesia disinyalir banyak merugikan Negara. hal ini terjadi karena hamper 90% pengelolaan migas di Indonesia dikelola oleh asing. Sehingga sebagian besar dari produksi migas tersebut lebih banyak dinikmat oleh Negara asing daripada masyarakat Indonesia sendiri.

Telah sejak lama terjadi, masyarakat yang tinggal berdampingan dengan produksi migas justru harus antri dalam mendapatkan migas itu sendiri. Namun hal tersebut dianggap hal biasa saja, sehingga baik pemerintah daerah maupun pusat menganggap hal tersebut biasa saja dan tidak perlu dipersoalkan terlalu serius. Dan parahnya lagi di daerah-daerah tersebut sering terjadi kelangkaan BBM.

Disisi lain , pada akhir tahun 2012 ini pasca bubarnya Bp-Migas terjadi kurangnya kuota BBM bersubsidi di beberapa daerah di Jawa yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kekurangan kuota BBM bersubsidi ini sebenarnya telah ditambah sebanyak 4,04 juta kiloliter pada bulan Agustus yang lalu. Namun pada akhir November 2012 ini BBM bersubsidi tersebut akan habis sekitar tanggal 24 Desember 2012 mendatang. Solusi dari permasalahan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah konkrit dengan melakukan penambahan  kuota sebanyak 1,2 juta kiloliter sehingga stok BBM aman sampai akhir tahun 2012 ini.

Sebelumnya menteri keuangan Agus Martowardoyo sudah memberi peringatan mengenai anggaran yang harus ditanggung oleh permerintah terkait subsisdi BBM ini yang akan tembus sampai angka 302 triliun rupiah dari ± 224 triliun  yang ditetapkan, sehingga hal ini akan mengganggu kondisi anggaran untuk bidang lainnya. Angka sebesar 300-an trilun tersebut beberapa tokoh nasional berpendapat lebih baik digunakan untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia sehingga penggunaannya lebih produktif. Karena dengan besarnya angka subsidi BBM tersebut kalau digunakan untuk membangun jalan raya bisa mencapai 1000 kilometer.

Pengelolaan sumber daya alam yang kurang baik, tidak kuatnya pemerintah menanggung beban anggaran untuk subsidi BBM dan kurangnya kuota  BBM bersubsidi menandakan betapa kompleknya permalahan energy di Indonesia. Negeri yang kaya akan sumber daya alam termasuk minyak ini, harus kekurangan BBM padahal Indonesia harus mengejar ketertinggal perkembangan ekonomi dari Negara-negara lain khususnya di Asia Tenggara. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari pertumbuhan energi. Namun setiap perkembangan 1 % pertumbuhan ekonomi membutuhkan 1,8% pertumbuhan energi. Sehingga tidak ada jalan lain selain memperbaiki seluruh pelaksanaan pengelolaan energy dari hulu sampai hilir di Indonesia dengan mempertegas UU dan melakukan pengawasan baik secara eksternal agar tidak terjadi penyelundupan maupun internal para departemen yang berwenang dalam pengelolaan energy ini sehinga inefisiensi dan korupsi bias diminimalkan.