MENINGKATKAT PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DAN POLITIK DI KABUPATEN KULONPROGO

Diposkan oleh Label: di

KIPRAH BIRO PSIKOLOGI UP45 DI MASYARAKAT
           
Amin Nurohmah, M.Sc.
Biro Psikologi Fakultas Psikologi UP45
Yogyakarta

Kabupaten Kulonprogro, Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan pembenahan baik dalam bidang infrastruktur maupun sumberdaya manusianya. Kabupaten yang saat ini terus menjadi sorotan sebab menjadi wilayah pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) ini sadar betul bahwa pembangunan sumberdaya manusia khususnya pelibatak peran perempuan dalam pembangunan daerah mulai dari tataran kelembagaan terbawah akan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai warga negara, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik rumah tangga saja, namun juga memiliki peran publik seperti mengembangkan keterampilan atau keahliannya di dunia kerja dan aktif dalam kegaiatan sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, faktanya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di wilayah publik masih minim, terutama jika ruang pengambilan keputusan itu masih di dominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat dimaklumi karena masih banyak perempuan yang belum memiliki keberanian untuk berbicara di depan umum atau tidak tahu apa yang harus disampaikan karena minimnya pengetahuan yang mereka miliki.


Menyadari akan hal tersebut, mendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kulonprogo yang bekerjasama dengan Perkumpulan Aksara melakukan Workshop Pendidikan Politik  Perempuan dengan harapan kelompok perempuan di Kabupaten Kulonprogo lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan dan berpatisipasi dalam kancah politik. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari yaitu Selasa 5 November-Kamis 7 November 2019. Tercatat 50 (lima puluh) orang perwakilan perempuan dari organisasi masyarakat dan organisasi perempuan se-Kabupaten Kulonprogo berperan aktif dalam kegiatan tersebut.
 
Diskusi Kelompok mengidentifikasi peran gender di ranah domestik dan publik
Perwakilan Biro Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berkesempatan menjadi narasumber dalam workshop tersebut. Materi yang disampaikan berkaitan dengan peningkatan pemahaman perempuan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, serta pengetahuan perempuan dalam melakukan pemetaan dan analisis di wilayahnya terkait persoalan kelompok rentan termasuk perempuan dan anak, kemampuan mendata bahkan merumuskan sebuah usulan  dan keterampilan perempuan menyampaikan gagasan. 
 
Diskusi Kelompok mengidentifikasi peran gender di ranah domestik dan publik

Hal menarik dari workshop tersebut adalah, banyak perempuan berkompeten di daerah, dan memiliki wawasan luas mengenai upaya peningkatan kesejahteraan kelompok rentan di sekitarnya namun kurang percaya diri dalam menyampaikan pandangannya. Menjadi penting bagi pemerintah daerah secara terus menerus mampu mamacu semangat militansi perempuan sebagai agen perubahan sosial di wilayah, memberikan ruang menyampaiakan pendapat kelompoknya, dan bernegosiasi baik melalui Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat pedukuhan maupun Musrenbang tingkat Kabupaten. Sehingga kedepannya perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat saja dari pembangunan namun dapat menjadi pendorong perencanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayahnya. 


Post a Comment
Tidak diperbolehkan adanya unsur sara dan kata-kata yang kurang terpuji

Back to Top