Subsidi Energi Indonesia

Toni Isbandi

Foto : Elisa

Kebijakan memberikan subsidi pada bidang energi khususnya BBM dan listrik, menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga ketika ada wacana perubahan yang cenderung mengurangi angka subsidi tersebut terjadi dampak sosial yang ujungnya terjadi kekacauan seperti demo dan kenaikan harga. Namun kebijakan ini mempunyai kelemahan di sisi yang lain terutama adanya penyelewengan BBM bersubsidi, seperti penyelundupan dan penimbunan BBM.

Pemerintah untuk tahun 2012 telah menganggarkan 216 trliun untuk mendukung kebijakan pemberian subsidi BBM ini. Namun pada bulan Agustus 2012 pemerintah meminta tambahan kuota dari kapasitas yang telah disepakati sebanyak 40 juta kiloltermenjadi 44,2 juta kiloliter. Agus Martowardoyo (MenKeu) kemudian memberi peringatan bahwa anggaran pengadaan subsidi BBM ini pada akhir tahun 2012 ini akan tembus pada sampai 302 triliun, dan hal ini akan mengganggu anggaran sektor lain. Anggaran sebesar itu sama dengan alokasi anggaran Departemen Pendidikan, sehingga banyak ahli kemudian menyarankan untuk mengurangi besar jumlah subsidi BBM tersebut yang sebaikya digunakan untuk membangun infastruktur yang diperkirakan mampu membangunan  jalan sepanjang 1000 km. Karena disinyalir pengguna BBM bersubsidi ini justru masyarakat golongan menengah ke atas, sehingga kebijakan subsidi BBM ini saat sudah tidak tepat sasaran.

Peringatan Agus Marto tersebut pada akhirnya terbukti, pada bulan November 2012 pemerintah lagi-lagi meminta penambahan kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,2 juta kiloliter dikarenakan stok BBM bersubsidi akan habis sekitar tanggal 24 Desember 2012. Penambahan ini dilakukan karena dibeberapa daerah sudah terjadi kelangkaan BBM, sehingga banyak POM Bensin tutup karena kehabisan stok BBM.

Akhirnya ada suatu pertanyaan pada pemerintah, apakah pemerintah tidak bisa menyusun perencanaan yang baik sehingga penetapan alokasi BBM bersubsidi tersebut mempunya deviasi kesalahan yang cukup besar yang berakibat pada alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Pertamina sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pelaksanaan kebijakan BBM bersubsidi ini, menerangkan bahwa persediaan BBM yang akan didistribusikan sudah siap 20 hari sebelumnya. Artinya bahwa tidak masalah dalam mengatur pelaksanaan pendistribusian BBM bersubsidi ini. Namun yang jadi masalah kenapa kuota BBM bersubsidi ini yang telah dihitung dengan cermat dan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia kurang? Hal disinyalir oleh banyak pihak karena perbedaan harga tersebut.

Perbedaan harga ini kemudian mengakibat maraknya penyelundupan dan penyelewengan  penggunaan BBM bersubsidi baik dilakukan pada skala kecil, sedang dan besar.Pada skala kecil banyak dilakukan di daerah perbatasan seperti perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, dimana banyak pengemudi angkot yang memodiifikasi tangki bahan bakarnya dengan kapasitas besar sehingga mampu memuat banyaka bahan bakar. kemudian mereka menuju perbatasan Timor Leste dan menjual BBM bersubsidi ini dengan keuntungan 2500/liter. Sehingga mereka tidak perlu susah-susah mencari penumpang untuk mengejar setoran.

Pada skala sedang banyak industri yang memanfaatkan BBM bersubsidi ini dimana mereka tidak boleh memakainya. Modusnya dengan melakukan kerjasama dengan Pom Bensin, atau ada beberapa pengusaha yang punya pabrik sekaligus punya beberapa Pom Bensin. Sehingga mereka tidak perlu repot negosiasi dengan pemilik atau petugas Pom Bensin.

Pada skalam besar tentu saja penyelendupan BBM bersubsidi ke Malaysia dan Singapura dengan kapal-kapal tanker dengan kapasitas ribuan ton. Pada bulan November 2012, Kepolisian Air Riau menangkap 5 kapal tanker  yang akan menyelendupan BBM bersubsidi ke negara tetangga tersebut dengan nilai ratusan juta sampai miliar rupiah. Karena prestasi tersebut Kepala Kepolisian Air Riau tersebut mendapat tekanan dan ancaman berbagai pihak terutama pejabat, tokoh politik dan jenderal.

Dikarenakan penyelewengan dilakukan pada berbagai level apalagi banyak orang besar yang terlibat dan hukum sulit untuk menjangkaunya, maka solusi sederhana yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengurangi besarnya angka subsidi sehingga tidak terjadi perbedaan harga BBM dengan negara-negara tetangga maupun dengan sektor industri. Meskipun akan muncul masalah lainnya seperti inflasi sehingga masyarakat Indonesia akan menanggung beban hidup yang semakin sulit.

Akhir cerita, sebenarnya ada apa dengan negeri ini. Negeri yang selalu didengang dengungkan sebagai negeri dengan masyarakat yang ramah dan punya keluhuran budi yang tinggi, namun saat ini ketika telah diberikan hal-hal yang baik justru menghasilkan  hal-hal buruk. Perubahan apa sebenarnya yang terjadi? Apakah pemerintahnya yang becus dan memberi tauladan yang buruk sehingga masyarakatnya kemudian mencontoh dengan melakukan keserakahan seperti yang mereka lakukan. Kalau begitu adanya, pertanyaannya masihkah kita punya etika? Kalau iya, bagaimana kita bisa merubahnya dan kembali pada keluhuran nenek moyang kita dulu.